Bagaimana perolehan pajak kita saat ini?Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mematok target pajak
yang ambisius di tahun ini sebesar Rp 1.294,3 triliun, namun realisasi
pajak yang diharapkan bisa tercapai sebesar Rp 1.049,0 triliun.Sehingga angka kekurangan pajak (shortfall) di tahun ini diharapkan hanya sebesar Rp 195,7 triliun.
Menurut
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, dalam rentang waktu 10
tahun, penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Di tahun ini,
walaupun tidak mencapai 100%, paling tidak realisasi pajak bisa mencapai
85%.
Untuk itu, pihaknya bekerja keras mencari cara agar target
pajak bisa dipenuhi. Salah satunya melalui revaluasi aset perusahaan
baik BUMN maupun swasta.
"Revaluasi banyak terjadi di Desember,
saya sering menelpon Dirut BUMN atau swasta untuk ikut revaluasi,
misalkan perkebunan, properti, perbankan, itu kandidat yang paling
bagus, paling besar PLN, sampai hari ini paling besar revaluasi PLN,"
sebut dia saat ditemui usai Raker bersama Komisi XI, di Gedung DPR/MPR,
Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015) malam.
Selain itu, pihaknya juga melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah untuk menggali potensi Wajib Pajak (WP).
"Kerja
sama dengan Kemendagri, NPWP kita sudah kroscek, 80% dicek tidak ada
yang double e-KTP. Kemudian kerjasama dengan instansi lain, dengan
perikanan, BIN, misalkan minta data ke perhubungan soal kapal asing,
ternyata itu kapal asing satu pun nggak ada yang bayar pajak, maka kita
perlu mengambil data ke perhubungan," ucap Bambang.
Hal lain yang
juga tengah menjadi sasaran Wajib Pajak (WP) adalah yayasan perguruan
tinggi. Yayasan ini akan dimasukkan sebagai WP.
"Mengenai pajak
Perguruan Tinggi, itu yang kena yayasannya, susahnya yayasan ini karena
dia juga Perguruan Tinggi, itu jadi kita lagi cari celahnya, yang kena
pajak bukan Perguruan Tingginya tapi yayasannya," kata Bambang.
Kami kelas pajak c yang diakui paling kompak. Setidaknya kata kami sendiri.
0 komentar:
Posting Komentar